RAPAT EVALUASI KINERJA TAHUN 2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2022

/0 Comments/in /by

Tenggarong – Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan Rapat dan Evaluasi Kinerja Tahun 2021 serta Rencana Kinerja Tahun 2022. Acara tersebut membahas tentang Evaluasi Hasil Kinerja 2021, Rencana Strategis (Renstra) 2022-2026, Rencana Kerja (RENJA) 22, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2021, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 2022.(16/02/22).

INDEKS DAYA SAING DAERAH 2022

/0 Comments/in /by

Tenggarong – Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan zoom meeting tentang Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, dengan Narasumber dari Kementrian Riset/Brin dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. (15/02/22).

MAJELIS TA’LIM BALITBANGDA KUKAR

/0 Comments/in /by

Setelah vacum selama 2 tahun karena alasan Pandemi Covid-19 dan adanya renovasi gedung Bappeda, maka pengajian Balitbangda dimulai lagi. Hal ini atas arahan Ka. Balitbangda Kutai Kartanegara yang baru yakni Bp. Ir. Didi Ramyadi, MM. Kegiatan Mejelis Ta’lim ini mengundang Ustadz Abdulrahman As Sumbawi hafizhahullah dari Ponpes Darul Hanan Samarinda dengan tema; Mudahnya jalan menuju Syurga. Alhamdulillah para peserta cukup antusias mengikuti pengajian yang insyaallah akan diadakan 1 kali dalam 1 pekan.

Ustadz Abdurrahman Sumba Hafizhahullah

INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

/0 Comments/in /by

Rabu, tanggal 9 Februari 2022 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan Zoom Meeting tentang Pembahasan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Kutai KartanegaraTahun 2021. Zoom meeting dibuka oleh Kepala Balitbangda Bapak Ir. Didi Ramyadi, M.M dengan Narasumber berasal dari Kementerian Dalam Negeri Bapak Christian R. Kalangi, S.STP dan dihadiri oleh Bappeda, BPKAD, dll.

IPKD tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2020. IPKD merupakan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indicator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran dan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan.